Pdt. Socratez Sofyan Yoman (Jubi/Eveerth)
JUBI --- Pdt. Dumma Socratez Sofyan Yoman, penulis buku berjudul “Otonomi, Pemekaran dan Merdeka,” atau disingkat OPM, mengemukakan alasannya bahwa judul bukunya OPM, bukan berarti terkait stigma OPM yang dikenal selama ini, yakni Organisasi Papua Merdeka yang bernuansa separatis.
"Tapi buku ini lebih merujuk pada perjuangan orang Papua sebagai pemilik Tanah Papua yang sedang menuntut hak-haknya. Sebagian besar isi bukunya itu merupakan kampanye mengenai kebenaran sejarah orang Papua," ujarnya belum lama ini.
Setelah sebelumnya meluncurkan buku berjudul “Kita Meminum Air dari Sumur Kita Sendiri” dan buku “Integrasi Belum Selesai,” pada tengahan 2010 lalu, Pdt. Dumma Socratez Sofyan Yoman kembali meluncurkan buku karyanya yang kesebelas berjudul “Otonomi, Pemekaran dan Merdeka,” atau disingkat OPM setebal 135 halaman dan 6 bab. Peluncuran buku ini bertempat di aula STT. GKI I.S. Kijne, Padang Bulan Abepura, Jumat (11/3) pekan kemarin.
"Sebagai pemimpin gereja di Tanah Papua, melihat bahwa pelaksanaan Pepera di tahun 1969 telah dilaksakan dengan penuh rekayasa, kebohongan dan kekerasan militer yang luar biasa, Jadi buku ini diluncurkan demi pendidikan sejarah dan pengungkapan kebenaran bagi orang Papua maupun kepada Pemerintah dan semua pihak,” ujar Socratez sebelumnya di Abepura.
Ketika ditanya soal buku-bukunya yang sering dicap bernuansa separatis dan melawan Pemerintah, Yoman berujar bahwa dirinya sebagai sorang gembala umat Tuhan wajib menyampaiakn apa yang dialami dan dirasakan umatnya. Sebab dirinya merasa akan bertanggung jawab kepada Tuhan dan bukan kepada manusia atau pemerintah.
Menurut Yoman, pada bukunya yang pertama dan buku yang masih akan diluncurkan di waktu mendatang, ia akan terus berupaya mengkampanyekan kebenaran sejarah orang Papua. “Saya juga berupaya menyampaikan akar masalah yang sesungguhnya, sehingga ini bukan hal tabu dan tidak perlu takut kepada Pemerintah. Sebab bukan eranya lagi mentutup-tutupi sejarah,” tegas ketua badan pelayan pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP) ini.
Ia mengatakan sebaga pimpinan gereja dirinya mempunyai tanggung jawab moril untuk terus menyampaikan suara kenabian kepada umat yang tertindas. “Mengapa rakyat Papua dari dulu terus melakukan perlawanan terhadap Pemerintah. Ini terjadi karena sebenarnya ada masalah yang tidak beres disini terkait status politik dan latar belakang sejarah orang Papua yang dimanipulasi,” kata Sofyan Yoman,
Menurutnya, kini saatnya lembaran sejarah buram itu dibuka kembali untuk menuju pada rekonsiliasi dan konsolidasi. Selanjutnya Sofyan mengatakan, melalui talenta yang dimiliki, dirinya akan terus mengungkapkan kebenaran agar stigma yang menindas orang Papua dapat segera diakhiri. Misalnya kebijakan Otonomi Khusus yang telah diterapkan di Tanah Papua namun kini dinilai telah gagal. Termasuk pemekaran wilayah Kabupaten dan Provinsi yang marak dilakukan di Tanah Papua, namun tidak menyelesaikan persoalan Papua, bahkan cenderung membuat orang Papua termarginal. “Sedangkan soal Merdeka, itu sendiri akan menjadi waktu Tuhan,” ucapYoman.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari penulisan sejumlah bukunya, dia telah mewawancarai sejumlah pelaku sejarah yang mengatakan Pepera telah cacat dan pelaksanaannya tidak sesuai hukum internasional. Karena itu persoalan Papua harus diselesaikan dengan dialog yang dimediasi pihak ketiga dan tanpa syarat.
Lagi pula menurut Sofyan Yoman, Otonomi Khusus telah gagal dan itu telah diakui perwakilan Pemerintah di Jakarta maupun sejumlah diplomat negara asing yang pernah ditemui. Karena itu, penggatinya kata dia harus dilakukan dialog antara orang Papua dan Jakarta dengan dimediasi pihak ketiga yang netral. Sebaliknya ia bersama pimpinan gereja-gereja yang lain menolak UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) yang digagas Pemerintah bersama Jaringan Damai Papua (JDP). Sebab UP4B itu tidak bisa dilakukan sebelum ada dialog dengan orang Papua. (Eveerth)
"Sebagai pemimpin gereja di Tanah Papua, melihat bahwa pelaksanaan Pepera di tahun 1969 telah dilaksakan dengan penuh rekayasa, kebohongan dan kekerasan militer yang luar biasa, Jadi buku ini diluncurkan demi pendidikan sejarah dan pengungkapan kebenaran bagi orang Papua maupun kepada Pemerintah dan semua pihak,” ujar Socratez sebelumnya di Abepura.
Ketika ditanya soal buku-bukunya yang sering dicap bernuansa separatis dan melawan Pemerintah, Yoman berujar bahwa dirinya sebagai sorang gembala umat Tuhan wajib menyampaiakn apa yang dialami dan dirasakan umatnya. Sebab dirinya merasa akan bertanggung jawab kepada Tuhan dan bukan kepada manusia atau pemerintah.
Menurut Yoman, pada bukunya yang pertama dan buku yang masih akan diluncurkan di waktu mendatang, ia akan terus berupaya mengkampanyekan kebenaran sejarah orang Papua. “Saya juga berupaya menyampaikan akar masalah yang sesungguhnya, sehingga ini bukan hal tabu dan tidak perlu takut kepada Pemerintah. Sebab bukan eranya lagi mentutup-tutupi sejarah,” tegas ketua badan pelayan pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP) ini.
Ia mengatakan sebaga pimpinan gereja dirinya mempunyai tanggung jawab moril untuk terus menyampaikan suara kenabian kepada umat yang tertindas. “Mengapa rakyat Papua dari dulu terus melakukan perlawanan terhadap Pemerintah. Ini terjadi karena sebenarnya ada masalah yang tidak beres disini terkait status politik dan latar belakang sejarah orang Papua yang dimanipulasi,” kata Sofyan Yoman,
Menurutnya, kini saatnya lembaran sejarah buram itu dibuka kembali untuk menuju pada rekonsiliasi dan konsolidasi. Selanjutnya Sofyan mengatakan, melalui talenta yang dimiliki, dirinya akan terus mengungkapkan kebenaran agar stigma yang menindas orang Papua dapat segera diakhiri. Misalnya kebijakan Otonomi Khusus yang telah diterapkan di Tanah Papua namun kini dinilai telah gagal. Termasuk pemekaran wilayah Kabupaten dan Provinsi yang marak dilakukan di Tanah Papua, namun tidak menyelesaikan persoalan Papua, bahkan cenderung membuat orang Papua termarginal. “Sedangkan soal Merdeka, itu sendiri akan menjadi waktu Tuhan,” ucapYoman.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari penulisan sejumlah bukunya, dia telah mewawancarai sejumlah pelaku sejarah yang mengatakan Pepera telah cacat dan pelaksanaannya tidak sesuai hukum internasional. Karena itu persoalan Papua harus diselesaikan dengan dialog yang dimediasi pihak ketiga dan tanpa syarat.
Lagi pula menurut Sofyan Yoman, Otonomi Khusus telah gagal dan itu telah diakui perwakilan Pemerintah di Jakarta maupun sejumlah diplomat negara asing yang pernah ditemui. Karena itu, penggatinya kata dia harus dilakukan dialog antara orang Papua dan Jakarta dengan dimediasi pihak ketiga yang netral. Sebaliknya ia bersama pimpinan gereja-gereja yang lain menolak UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) yang digagas Pemerintah bersama Jaringan Damai Papua (JDP). Sebab UP4B itu tidak bisa dilakukan sebelum ada dialog dengan orang Papua. (Eveerth)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar