KNPB Banding Aksi Untuk Permintaan Referendum Di Papua Barat

Banding Aksi untuk PERMINTAAN REFERENDUM DI PAPUA BARAT

Papua Barat Komite Nasional [KNPB] akan kembali mengorganisir rakyat Papua Barat untuk menuntut PBB untuk meninjau kembali Pepera (Pepera) tahun 1969 dan untuk mengadakan referendum di Papua Barat sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik politik di Papua Barat.

Dalam banding tersebut, KNPB melalui wakil ketua, Mako Tabuni sebagai koordinator banding tindakan untuk orang-orang Papua Barat untuk memahami dan menyadari bahwa akar masalah Papua Barat adalah PBB PEPERA 1969 yang tidak dilakukan melalui standar dan prinsip-prinsip hukum internasional, atau demokratis, dan sangat mengkhianati hak-hak politik rakyat Papua Barat.

Oleh karena itu, kata Mako Tabuni, KNPB sebagai media mengharapkan solidaritas rakyat Papua Barat melalui dukungan doa, materi dan kehadiran di aksi damai yang akan diadakan pada Senin, 2 Mei 2011.


Buchtar Tabuni, Ketua ofr KNPB yang masih mendekam di penjara melalui surat kabar menyatakan bahwa masalah Papua Barat harus menyelesaikan melalui cara-cara demokratis yang menyampaikan tuntutan melalui tindakan non-kekerasan damai, sehingga ia berharap bahwa semua orang Papua Barat untuk melibatkan sebagai bentuk komitmen untuk mengakhiri penderitaan rakyat Papua Barat.

reli ini akan diikuti di berbagai daerah di Papua Barat. Dalam tindakan ini, massa tidak diperbolehkan untuk membawa alat tajam, alkohol, obat-obatan, dan bendera Bintang Kejora. Tindakan ini akan dihiasi dengan ornamen budaya, grafiti dari identitas Papua dan tuntutan dalam bentuk Billboard, brosur dan leaflet.

Menurut Victor Yeimo sebagai Juru Bicara Internasional untuk KNPB, tindakan ini akan dilakukan untuk mendorong Indonesia dan masyarakat internasional untuk mengambil resolusi damai segera masalah Papua Barat melalui hukum internasional, sehingga PBB akan mengadakan referendum di Papua Barat. Proses ini harus didorong oleh solidaritas dari seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat internasional yang menghargai dan peduli tentang dan untuk hak asasi manusia, keadilan dan perdamaian dunia.
Sumber: http://indigenouspeoplesissues.com

Isu Papua mendapat perhatian Internasional

Dengan isu Papua mendapat perhatian yang lebih internasional, sekarang dilaporkan bahwa ada rencana untuk mengajukan tantangan resmi terhadap pemerintah Indonesia, PBB, Amerika Serikat dan Belanda berkenaan dengan apa yang disebut Undang-Undang Pemilihan Bebas-Pepera - yang terjadi pada tahun 1969.
 

Pepera kemudian menjadi dasar untuk penggabungan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia.
 

Sekelompok pengacara internasional, yang dipimpin oleh Ibu Melinda Janki dari Guyana sedang mempersiapkan untuk membuat tantangan formal di Mahkamah Internasional di Belanda Den Haag.
 

Hal ini diumumkan oleh Rev Socratez Sofyan Yoman dalam pertemuan di mana ia meluncurkan buku terbarunya disebut 'Otonomi, Pemekaran dan Merdeka'. [Lihat sebelumnya item tentang buku ini].
 

Dia mengatakan bahwa selama perjalanan ke luar negeri baru-baru ini, dia diberitahu bahwa organisasi bernama Pengacara Internasional untuk Papua Barat yang diketuai oleh Melinda Janki adalah membuat persiapan untuk menantang Pepera di Pengadilan Internasional. Dia mengatakan bahwa hal ini mungkin terjadi dalam enam bulan ke depan, di mana kolega waktu dari beberapa negara Eropa, dari Afrika, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, PNG dan negara-negara Pasifik akan mengadakan pembicaraan tentang kemungkinan menantang Pepera.
 

ILWP bermaksud untuk mendaftarkan keinginannya untuk melakukan hal ini di Belanda pada bulan Agustus tahun ini. "Kami berharap dan berdoa bahwa langkah ini akan berhasil," katanya.

Ia menjelaskan bahwa ia secara pribadi tidak terlibat dalam beraktivitas. Dia mengatakan bahwa ILWP telah menarik bersama sejumlah dokumen yang akan digunakan sebagai dasar untuk tantangan ini.