Pdt. Dumma Socratez Sofyan Yoman : Buku OPM Tidak Bernuansa Separatis

Pdt. Socratez Sofyan Yoman (Jubi/Eveerth)

JUBI --- Pdt. Dumma Socratez Sofyan Yoman, penulis buku berjudul “Otonomi, Pemekaran dan Merdeka,” atau disingkat OPM, mengemukakan alasannya bahwa judul bukunya OPM, bukan berarti terkait stigma OPM yang dikenal selama ini, yakni Organisasi Papua Merdeka yang bernuansa separatis.

"Tapi buku ini lebih merujuk pada perjuangan orang Papua sebagai pemilik Tanah Papua yang sedang menuntut hak-haknya. Sebagian besar isi bukunya itu merupakan kampanye mengenai kebenaran sejarah orang Papua," ujarnya belum lama ini.

Setelah sebelumnya meluncurkan buku berjudul “Kita Meminum Air dari Sumur Kita Sendiri” dan buku “Integrasi Belum Selesai,” pada tengahan 2010 lalu, Pdt. Dumma Socratez Sofyan Yoman kembali meluncurkan buku karyanya yang kesebelas berjudul “Otonomi, Pemekaran dan Merdeka,” atau disingkat OPM setebal 135 halaman dan 6 bab. Peluncuran buku ini bertempat di aula STT. GKI I.S. Kijne, Padang Bulan Abepura, Jumat (11/3) pekan kemarin.

"Sebagai pemimpin gereja di Tanah Papua, melihat bahwa pelaksanaan Pepera di tahun 1969 telah dilaksakan dengan penuh rekayasa, kebohongan dan kekerasan militer yang luar biasa, Jadi buku ini diluncurkan demi pendidikan sejarah dan pengungkapan kebenaran bagi orang Papua maupun kepada Pemerintah dan semua pihak,” ujar Socratez sebelumnya di Abepura.

Ketika ditanya soal buku-bukunya yang sering dicap bernuansa separatis dan melawan Pemerintah, Yoman berujar bahwa dirinya sebagai sorang gembala umat Tuhan wajib menyampaiakn apa yang dialami dan dirasakan umatnya. Sebab dirinya merasa akan bertanggung jawab kepada Tuhan dan bukan kepada manusia atau pemerintah.

Menurut Yoman, pada bukunya yang pertama dan buku yang masih akan diluncurkan di waktu mendatang, ia akan terus berupaya mengkampanyekan kebenaran sejarah orang Papua. “Saya juga berupaya menyampaikan akar masalah yang sesungguhnya, sehingga ini bukan hal tabu dan tidak perlu takut kepada Pemerintah. Sebab bukan eranya lagi mentutup-tutupi sejarah,” tegas ketua badan pelayan pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP) ini.

Ia mengatakan sebaga pimpinan gereja dirinya mempunyai tanggung jawab moril untuk terus menyampaikan suara kenabian kepada umat yang tertindas. “Mengapa rakyat Papua dari dulu terus melakukan perlawanan terhadap Pemerintah. Ini terjadi karena sebenarnya ada masalah yang tidak beres disini terkait status politik dan latar belakang sejarah orang Papua yang dimanipulasi,” kata Sofyan Yoman,

Menurutnya, kini saatnya lembaran sejarah buram itu dibuka kembali untuk menuju pada rekonsiliasi dan konsolidasi. Selanjutnya Sofyan mengatakan, melalui talenta yang dimiliki, dirinya akan terus mengungkapkan kebenaran agar stigma yang menindas orang Papua dapat segera diakhiri. Misalnya kebijakan Otonomi Khusus yang telah diterapkan di Tanah Papua namun kini dinilai telah gagal. Termasuk pemekaran wilayah Kabupaten dan Provinsi yang marak dilakukan di Tanah Papua, namun tidak menyelesaikan persoalan Papua, bahkan cenderung membuat orang Papua termarginal. “Sedangkan soal Merdeka, itu sendiri akan menjadi waktu Tuhan,” ucapYoman.

Ia juga mengungkapkan bahwa dari penulisan sejumlah bukunya, dia telah mewawancarai sejumlah pelaku sejarah yang mengatakan Pepera telah cacat dan pelaksanaannya tidak sesuai hukum internasional. Karena itu persoalan Papua harus diselesaikan dengan dialog yang dimediasi pihak ketiga dan tanpa syarat.

Lagi pula menurut Sofyan Yoman, Otonomi Khusus telah gagal dan itu telah diakui perwakilan Pemerintah di Jakarta maupun sejumlah diplomat negara asing yang pernah ditemui. Karena itu, penggatinya kata dia harus dilakukan dialog antara orang Papua dan Jakarta dengan dimediasi pihak ketiga yang netral. Sebaliknya ia bersama pimpinan gereja-gereja yang lain menolak UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) yang digagas Pemerintah bersama Jaringan Damai Papua (JDP). Sebab UP4B itu tidak bisa dilakukan sebelum ada dialog dengan orang Papua. (Eveerth)

PDP : Perjuangan Papua Semakin Mengerucut

Herman Awom (Jubi/Yarid)

JUBI---Moderator Presidium Dewan Papua (PDP),Herman Awom  menyatakan perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sediri sebagai suatu negara sedang memperolah hasil yang semakin baik dan tetap akan berpegang pada kesepakatan kongres Papua yang ke dua pada tahun 2000 lalu.

"Kami saat ini sedang berjuang sesuai hasil keputusan kongers Papua yang kedua, dan semua aspek telah kami tempuh dan puji Tuhan semuanya saat ini telah medapatkan hasil yang semakin baik" kata Herman, kepada JUBI, Senin (14/3). Dia menjelaskan, berdasarkan keputusan kongres Papua yang kedua, bahwa perjuangan Papua harus dilakukan dengan pola damai dan bermartabat.

Pihaknya saat ini telah melakukan lobi dalam negeri maupun luar negeri, mengampayekan adanya pelurusan sejara status politik Papua, mengampanyekan Hak-Hak dasar Orang Asli Papua, bahkan membangun konsolidasi di berbagi Organiasi Papua Merdeka (OPM) yang ada di Papua.

Lanjutnya, Berbagai upaya tersebut dapat dinyatakan saat ini, bahwa telah terbangun kesepahaman dalam negeri dengan adanya Kepemimpinan Kolektif Papua, pelurusan sejarah status politik Papua semakin kuat ketika diluncurkannya buku yang menjelaskan tentang cacatnya penentuan pendapat rakyat (pepera) 1969, sedangkan lobi luar Negeri bisa dilihat, bahwa pada tahun lalu perwakilan Orang Asli Papua (OAP) telah dihadirkan didalam kongres Amerika Serikat (AS), dalam kongres tersebut kegagalan Otonomi khusus dan berbagai pelanggaran HAM juga telah dibicarakan dan diakui oleh sebagian para politikus internasional.

Selain itu, kata dia, diplomasi luar negeri lainya juga masih terus berjalan, seperti Oktovinas Mote di AS, Beny Wenda di Inggris, dengan adanya International Lawyers for West Papua (ILWP) dan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) yang saat ini sedang berjuang keras untuk menggugat proses integrasi Papua ke Negara Indonesia di Mahkamah Internasional, serta kawan-kawan di Australia, Papua Neuw Guinea, Belanda dan beberapa negara bagian lainya.

Sementara didalam negeri keberadaan Otonomi khusus telah gagal dan upaya dialog antara pemerintah Indonesia (Jakarta) dan rakyat Papua dengan di mediasi pihak ketiga (Internasional) yang netral juga akan terus di dorong hingga terealisasi. "Di dalam negeri upaya dialog Jakarta Papua sedang di upayakan, sementara di luar negeri proses pengusulan masalah status politik Papua (Pepera) untuk di gugat di mahkamah Internasional juga sedang berjalan," tuturnya.

Dirinya berharap, rakyat Papua tetap optimis dan membangun kesepahaman demi terciptanya nasionalisme Papua dari semua komponen OAP, untuk mendukung dan turut berpartisipasi dalam bentuk apapun terhadap semua upaya-upya yang sedang dilakukan tersebut , agar proses-proses perjuangan ini tetap berjalan dengan baik dan terarah.
"berbagai pola dan strategi akan dilakukan, namun kami akan usahakan agar terhindar dari pola revolusi, pendekatan dan lobi terhadap OPM yang masih di hutan juga akan kami bangun," tandasnya. (Yarid AP)

Kampus di Papua Dicoreti Bintang Kejora

Senin, 7 Maret 2011 09:40 wib

MANOKWARI - Aktivitas perkuliahan di Universitas Negeri Papua (Unipa), Manokwari, Papua Barat, hari ini, terganggu akibat coretan Bintang Kejora di sejumlah gedung kuliah.

Ilustrasi pengibaran Bendera Bintang Kejora di Papua Nugini. (Foto: Reuters)

Selain gambar, sejumlah tulisan berisikan protes terhadap Pemerintah Indonesia juga tersebar di beberapa gedung perkuliahan lainnya.

Coretan terpampang sejak Senin pagi di sejumlah tempat, seperti Gedung Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Khawatir akan ada gangguan dari pihak luar, sejumlah dosen bersama mahasiswa langsung membersihkan coretan tersebut.

Menurut salah seorang mahasiswa, Maikel Kladit, tidak diketahui siapa pembuat coretan yang membuat aktivitas kuliah mereka terganggu selama beberapa jam. “Kami masih belum tahu ulah siapa ini. Yang jelas kuliah jadi terganggu,” ujarnya, Senin (7/3/2011).

Mahasiswa juga tidak mencurigai ada gerakan tertentu di dalam kampus yang sudah berdiri sejak November 2000 itu.

Hingga kini, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab terkait aksi vandalisme tersebut. Suasana Kampus Unipa Manokwari yang sempat tegang, kini berangsur normal kembali.

(Mathias Ryan/RCTI/ton)

Blogged with the Flock Browser

President of Senegal Welcoming West Papua Independence Leader Benny Wenda Part two xvid

President of Senegal Welcoming West Papua Independence Leader Benny Wenda Part two xvid

Blogged with the Flock Browser

Apakah Papua Barat Memiliki Masalah Publisitas?

Protes di Afrika Utara telah memicu minat baru dalam hak-hak warga dan liputan media telah membantu. Jadi mengapa kita masih mengabaikan penindasan pemerintah yang serius hanya beberapa ratus kilometer ke arah utara kita? laporan Marni Cordell.

"Menurut pendapat saya, apa yang terjadi di Papua Barat sebesar genosida, baik fisik dan budaya," kata Akihisa Matsuno, seorang profesor di Sekolah Internasional Osaka Kebijakan Publik yang mengkhususkan diri di Indonesia. "Paling tidak kita harus mengatakan ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kaitannya dengan penghancuran sistematis penduduk sipil yang disengaja, luas dan berkelanjutan."

"Tapi Indonesia berbeda dari Birma, yang merupakan semacam negara paria, atau negara-negara Afrika Utara yang kita tahu despotis," katanya kepada New Matilda. "Di Indonesia presiden terlihat oke, dia bukan diktator, dia hanya seorang presiden yang biasa pos negara berkembang biasa, sehingga lebih sulit bagi orang untuk mengutuk dia."

Profesor Matsuno mengunjungi Sydney minggu lalu untuk berbicara di Memahami Papua Barat, sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Perdamaian dan Konflik di Universitas Sydney dan dihadiri oleh banyak tokoh dalam kampanye Papua Barat berjalan panjang untuk kemerdekaan.Meskipun ketertarikan dalam pelanggaran hak asasi di sisi lain dari dunia, konferensi ini menarik perhatian sangat sedikit media. Padahal itu kurangnya perhatian internasional yang Matsuno percaya telah memungkinkan situasi di Papua Barat untuk mencapai titik puncaknya.

"Papua Barat adalah salah satu daerah yang sangat sedikit di dunia dimana media massa asing - atau bahkan media massa dalam negeri.  Memiliki akses tidak yang lainnya mungkin Tibet dan Xinjiang di Cina Dan hal ini terjadi pada saat media bebas berkembang di bagian lain di Indonesia, sehingga orang benar-benar tidak menyadari apa yang terjadi di sana. "

"Inilah sebabnya mengapa dunia tidak tahu bagaimana berkelanjutan situasi di lapangan di Papua Barat sebenarnya, dan pada gilirannya mengapa Pemerintah Indonesia tidak ingin media untuk memiliki akses - karena Pemerintah Indonesia takut bagi dunia untuk mengetahui ."

Dalam presentasi pemikiran, Profesor Matsuno mengatakan kepada para delegasi konferensi bahwa mereka yang menyerukan kemerdekaan di Papua Barat harus mempublikasikan situasi yang mengerikan di provinsi sekarang untuk mendukung klaim mereka, dari pada meninjau kembali ketidakadilan masa lalu dan menggambar pada perjanjian internasional yang melindungi universal hak untuk menentukan nasib sendiri.

"Biasanya argumen untuk kemerdekaan di Papua Barat mengatasi masalah masa lalu, dan argumen ini masih berlaku dan benar," katanya. "Tapi saya pikir kita harus menambahkan dimensi baru argumen, dan bahwa adalah tidak berkelanjutan dari situasi di Papua Barat sekarang:. Pelanggaran hak asasi manusia, kurangnya pembangunan ekonomi, gizi buruk, HIV / AIDS dan lebih"

"Jika Anda berbicara tentang 40 tahun terakhir maka situasi dengan hak asasi manusia di Papua Barat benar-benar serius, itu adalah salah satu tragedi terbesar dalam zaman kita Kita tidak tahu persis berapa banyak orang yang telah meninggal -. Beberapa orang mengatakan 300.000, beberapa setengah juta  tapi fakta bahwa kita tidak tahu adalah lalai dalam dirinya sendiri ".

Opini Internasional tentang penentuan nasib sendiri berubah, Matsuno mengatakan dalam konferensi tersebut, dan ini dapat dilihat dengan jelas dalam contoh-contoh internasional baru-baru ini. Kosovo memisahkan diri dari Serbia, misalnya, dipandang bukan sebagai hak, tetapi sebagai obat untuk situasi yang tidak berkelanjutan. Matsuno mengatakan ini merupakan perbedaan penting.

"Dalam retrospeksi, kita harus mengatakan bahwa integritas teritorial Serbia diabaikan dan perlindungan dari orang-orang di Kosovo tampaknya memiliki berat badan lebih", katanya.

Matsuno percaya bahwa ini adalah sangat relevan dengan klaim Indonesia untuk Papua Barat. "Jika penafsiran ini benar, dunia sekarang cenderung untuk melihat masalah penentuan nasib sendiri tidak dalam hal legalitas aslinya sendiri tetapi lebih dalam hal situasi kontemporer berfungsi moralitas dalam batas-batas negara," katanya.

"Saya pikir ini implikasi untuk Papua Barat agak jelas apakah ini benar." Namun, ia mengingatkan suatu hambatan yang besar untuk dukungan internasional untuk penentuan nasib sendiri Papua Barat-akan menjadi sejarah PBB terlibat dalam masalah ini. "Secara historis, yang tidak diakui penggabungan Papua Barat ke Indonesia, itu adalah noda pada catatan PBB, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan masalah kembali dalam agenda politik di semua orang di PBB karena merasa bersalah," katanya.

 "Jika tidak ada gerakan yang kuat seperti yang terjadi di Afrika Utara sekarang, maka akan sulit untuk mendapatkannya kembali dalam agenda." Dari dalam Papua Barat, dukungan untuk kemerdekaan tersebar luas dan perlawanan terhadap kekuasaan di Indonesia banyak bentuk, dari bersenjata-gaya gerilya, untuk tindakan sederhana mengibarkan bendera Bintang Kejora, suatu tindak pidana yang membawa hukuman penjara hingga 20 tahun.

"Ketika saya melakukan perjalanan ada beberapa tahun yang lalu saya merasa dukungan yang sangat kuat untuk kemerdekaan antara orang-orang - dari yang muda sampai yang sangat tua," kata Matsuno. "Bahkan ketika saya berbicara dengan tokoh masyarakat di universitas-universitas atau pemerintah, mereka tidak bisa mengatakan secara eksplisit [bahwa mereka mendukung itu], tapi aku bisa merasakan mereka begitu frustasi dengan situasi di lapangan."

"Hambatan nyata untuk mendapatkan situasi di Papua Barat kembali pada agenda publik adalah bahwa tidak ada yang tahu seberapa buruk situasinya benar-benar Idealnya kita, masyarakat internasional, harus membayar perhatian lebih., Tapi yang terlalu abstrak ketika orang don 't benar-benar tahu apa yang terjadi di sana. "

"Papua Barat kalah perang informasi," kata Matsuno, dan dengan memblokir semua akses media, Indonesia jelas menang. Dengan demikian, mereka dan pendukung mereka perlu untuk "meningkatkan upaya untuk mendapatkan informasi keluar dengan cara apa pun", dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan dan mengatur."

"Kita harus mengatur koneksi internet misalnya, mendorong Facebook dan Twitter -. Semua teknologi baru yang kita saksikan di Afrika Utara pada saat ini."

"Informasi”, Secara strategis, kita semua harus berpikir tentang bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran ini.

Sumber NewsMatilda Kirimkan Ini Lewat Email BlogThis! Berbagi Twitter ke Berbagi ke agar Berbagi ke Buzz Google.

Menyiksa sesama Indonesia dengan cara yang paling “BARBAR” adalah sebuah Insiden

Dengan pemberontakan populer Turfing keluar penguasa di Tunisia, Mesir dan mungkin di tempat lain di dunia Arab, banyak analis telah berfokus pada kekhawatiran penularan di daerah lain, terutama pada sensor China laporan berita tentang gelombang protes di Tengah Timur.

Namun peristiwa Timur Tengah yang mungkin mempunyai pengaruh yang paling jauh bukanlah kebangkitan jalan''Arab''melawan penguasa otoriter, namun suara dalam referendum yang diawasi PBB bulan sebelumnya.
Orang-orang sebagian besar Afrika di selatan Sudan yang luar biasa memilih untuk memisahkan diri dari negara mereka yang didominasi Arab dan membentuk bangsa baru - hasil yang diterima oleh pemerintah Khartoum dan pendukung utama asing, termasuk China.

Hal ini telah mengikuti Deklarasi Kemerdekaan dari Serbia dengan Kosovo pada tahun 2008 yang diterima oleh sebagian besar dunia dan disetujui oleh Mahkamah Internasional, dan pengakuan sepihak Rusia dari Georgia Ossetia Selatan dan Abkhazia sebagai negara berdaulat segera setelah itu sebagai pembalasan. Ia telah meninggalkan rasa hormat terhadap integritas teritorial negara dan batas pasca-kolonial agak compang-camping.

Sudah misalnya sedang diterapkan pada masalah hak terselesaikan di perbatasan Australia dan membentuk bagian dari apa yang banyak touchiest lihat sebagai yang paling penting hubungan luar negeri kita - pertanyaan tentang Papua Barat, bagian barat dari New Guinea sekarang bagian dari Indonesia.

Sebagai Akihisa Matsuno, seorang profesor di Osaka University, menunjukkan minggu ini dalam konferensi di Sydney University Institut Studi Perdamaian dan Konflik, Sudan Selatan dan Kosovo mengambil Papua Barat keluar dari konteks biasa perdebatan tentang hak-hak dan kesalahan-kesalahan dekolonisasi dari aturan Belanda pada tahun 1962 dan tindakan''''pemilihan bebas di bawah kekuasaan Indonesia pada tahun 1969.

Kemerdekaan Kosovo adalah kasus pemisahan diri remedial: tidak ada negara mengklaim Kosova punya hak untuk menentukan nasib sendiri, tidak hanya ada prospek reintegrasi damai kembali ke Serbia atau pantat Yugoslavia. Perlindungan orang di Kosovo memiliki berat lebih dari integritas teritorial Serbia.

Sudan merdeka tahun 1956 dari pemerintahan Inggris, tetapi telah dalam perang sipil sebagian besar waktu sejak, dengan perjanjian perdamaian 2005 akhirnya mengakui referendum. Ini menunjukkan kurangnya integrasi antara wilayah diperintah oleh kekuasaan kolonial yang sama dapat membenarkan negara terpisah, Matsuno mengatakan. ''Ini berarti bahwa batas kolonial yang tidak mutlak seperti biasanya diasumsikan.''

Indonesia sendiri turun jalan ini pada tahun 1999 dengan menekankan, karena alasan-alasan politik dalam negeri, bahwa pemungutan suara Timor Timur tahun 1999 bukanlah tindakan tertunda penentuan nasib sendiri yang seharusnya diambil hanya setelah Portugis meninggalkan tahun 1975, tetapi''populer konsultasi''dengan hasil diberlakukan oleh legislatif Indonesia. Ini sebesar mengakui hak pemisahan diri untuk provinsi tersebut, Matsuno mengatakan.

Tindakan Papua Barat pemilihan bebas dipandang sebagai lelucon dari awal. Sebagai sejarawan Pieter Drooglever di Belanda dan John Saltford di Inggris telah mendokumentasikan, monitor ditendang keluar dari wilayah tersebut oleh Indonesia dalam interval tujuh tahun antara keberangkatan Belanda dan bertindak yang merupakan suara bulat oleh publik majelis 1022 dipilih sendiri, menyuap dan mengintimidasi orang Papua dalam mendukung integrasi dengan Indonesia.

Revolt telah direbus dan pecah secara sporadis sejak saat itu. hubungan Canberra dengan Jakarta masuk ke krisis pada tahun 2006 ketika 43 aktivis kemerdekaan Papua dan anggota keluarga menyeberangi Selat Torres dengan perahu motor dan meminta suaka politik.

Richard Chauvel, seorang sarjana Indonesia di Melbourne Victoria University, mengatakan dalam konferensi Jakarta merasa kemerdekaan Papua tidak dilihat sebagai ancaman satu dekade yang lalu ketika musim semi''Papua''dari sentimen yang memisahkan diri dan protes diikuti keberangkatan Timor Timur. wilayah ini telah dibagi menjadi dua provinsi sejauh ini, dan pemerintah kabupaten banyak, separatis Papua terfragmentasi, dan tidak ada bar negara Vanuatu mempertanyakan kedaulatan Indonesia (meskipun Kongres AS September lalu mengadakan sidang pertama komite di West Papua). Namun Chauvel mengatakan Papua Barat telah menjadi''''tumit Achilles 'untuk Indonesia demokratisasi selama 10 tahun terakhir. ''Papua yang terakhir dan paling sulit konflik regional Indonesia,''katanya.

''Papua telah menjadi medan pertempuran antara 'baru' dan 'tua' Indonesia. Lama Indonesia menganggap bahwa tentaranya Menyiksa sesama Indonesia dengan cara yang paling barbar adalah sebuah 'insiden'. 'Baru' Indonesia bercita-cita pendiri dalam bekerja menuju menjadi, progresif luar yang tampak, kosmopolitan, multi-etnis dan masyarakat multi-iman.''

President Soil Bam bang Yudhoyono disebut baru-baru ini melaporkan kasus penyiksaan''insiden''oleh tentara tingkat rendah, bukan hasil dari petunjuk tinggi-up. Chauvel mengatakan dia mungkin benar: ''Penjelasan lebih mungkin adalah bahwa instruksi itu tidak perlu. Tindakan ini mencerminkan budaya institusi tertanam kekerasan dalam cara anggota pasukan keamanan berinteraksi dengan orang Papua.''

Matsuno berpendapat bahwa Sudan Selatan membuat klaim Indonesia pasca-kolonial untuk Papua Barat lebih goyah, karena juga memiliki perbedaan ras, agama dan lainnya ke seluruh negeri dan telah dikelola secara terpisah di Timur bekas Hindia Belanda. ''Pertanyaan lebih bermoral''di balik penentuan nasib sendiri akan datang kedepan, katanya, faktor kegagalan''''dalam mengatur.

Sarjana Jepang melihat gema Timor Timur pada akhir 1980-an, bahkan ketika kebijakan luar negeri realis mulai mengakui kegagalan pemerintahan Indonesia di tanah: serius pelanggaran HAM, media asing menutup keluar, migran banjir, para pemimpin lokal berbalik dari pemerintah, generasi muda dididik dalam sistem Indonesia menolak untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Indonesia.

''Orang-orang muda semakin vokal dan terus mengekspos 'tidak berkelanjutan' dari sistem,''kata Matsuno. ''Memang tidak berkelanjutan dari situasi di Papua Barat tampaknya menjadi kebenaran. Hanya dibutuhkan beberapa waktu bagi dunia untuk menyadari kebenaran.''

Tidak ada yang mengharapkan satu kekuatan luar untuk campur tangan. Tapi seperti kita melihat di despotisms Arab, media baru membuat semakin sulit untuk menggambar jilbab atas penindasan. Di Indonesia yang membuka diri, kecuali Papua Barat akan menjadi lebih mencolok.